Inggris, Resmi Keluar Dari Uni Eropa

Baru-baru ini sedang terjadi perubahan kebijakan terkait Negara Inggris, dalam hal ini proses politik yang berlangsung di Negara tersebut menjadi bagian dari suatu peristiwa bersejarah dalam setiap perubahan yang dimiliki Negara itu.

Adapun dalam hal ini, Inggris akhirnya resmi keluar dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020 pukul 23.00 GMT. Dalam prosesnya selama ini peristiwa itu dikenal dengan sebutan Brexit. Setelah itu, masa transisi akan segera diberlakukan selama 11 bulan.

Selama masa transisi berlaku, Inggris akan tetap mematuhi peraturan Uni Eropa, termasuk membayar sejumlah uang terkait biaya Brexit.

Sementara itu, sebagian besar sistem di Inggris setelah Brexit akan tetap sama. Meski demikian akan ada beberapa perubahan yang terlihat, berikut di antaranya seperti dikutip dari BBC, Sabtu, (1/2): merupakan salah satu kebijakan yang dibuat sesuai dengan lembaga politik Uni Eropa yang meliputi beberapa hal, yaitu :

1. Tidak Memiliki Kursi di Parlemen Eropa

Setelah Brexit, Inggris tidak akan mempunyai lagi kursi di Parlemen Eropa.

Hal itu dikarenakan saat Brexit sah, semua lembaga dan lembaga politik Uni Eropa akan ditinggalkan oleh Inggris.

Namun, selain Inggris mengikuti aturan Uni Eropa selama masa transisi, Pengadilan Eropa akan terus memiliki keputusan akhir atas sengketa hukum.

2. Tidak Lagi Menghadiri KTT Uni Eropa

Jika ingin bergabung di KTT Dewan Uni Eropa di masa depan, Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson harus diundang secara khusus.

Pertemuan rutin Uni Eropa juga tidak lagi akan dihadiri oleh para Menteri Inggris yang memutuskan hal-hal, salah satunya batas penangkapan ikan.

3. Proses Panjang Perdagangan

Pembicaraan mengenai aturan baru aktivitas pembelian dan penjualan barang dan jasa antara Inggris dengan negara-negara di seluruh dunia, akan diadakan dengan adanya Brexit.

Namun, perdagangan formal belum mendapatkan izin untuk diadakannya negosiasi dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia selama Inggris menjadi anggota Uni Eropa.

Pendukung Brexit berpendapat bahwa perekonomian Inggris akan meningkat bila memiliki kebebasan untuk menetapkan kebijakan perdagangannya sendiri.

Selain itu terdapat banyak hal yang harus dibicarakan dengan Uni Eropa.

Persetujuan dan kesepakatan perdagangan Inggris-Uni Eropa adalah prioritas utama, sehingga biaya tambahan untuk barang dan hambatan perdagangan lainnya tidak diperlukan ketika transisi berakhir.

Jika kesepakatan perdagangan tercapai, mereka tidak akan dapat dimulai sampai periode transisi berakhir.

4. Paspor Berubah Warna

Paspor Inggris yang berwarna biru dikabarkan akan kembali, setelah lebih dari 30 tahun digantikan oleh desain merah keunguan yang digunakan saat ini.

Perubahan ini diumumkan pada 2017 lalu oleh Menteri Imigrasi, Brandon Lewis dengan memuji kembalinya desain biru dan emas yang "ikonik", yang pertama kali digunakan pada tahun 1921.

Dalam beberapa bulan, warna baru tersebut akan muncul secara bertahap, dengan semua paspor berwarna biru yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2020. Namun, paspor berwarna merah keunguan yang ada akan tetap berlaku.

5. Koin Brexit

Koin Brexit akan memasuki sirkulasi, ada sekitar 3 juta koin peringatan 50p Brexit yang bertuliskan tanggal "31 Januari" dan "Perdamaian, kemakmuran, dan persahabatan dengan semua bangsa".

Koin serupa telah direncanakan untuk diperkenalkan oleh pemerintah pada tanggal 31 Oktober, yang merupakan tanggal Brexit sebelumnya.

Namun, koin-koin itu harus dilebur dan didaur ulang setelah batas waktu diperpanjang.

6. Tak Ada Lagi Departemen Brexit Inggris

Tim yang menangani negosiasi Inggris - Uni Eropa dan persiapan tanpa kesepakatan dikabarkan akan dibubarkan pada hari Brexit resmi.

Dibentuk pada tahun 2016 silam, Department for Exiting the European Union dibentuk oleh mantan Perdana Menteri Inggris, Theresa May.

Untuk pembicaraan mendatang, tim negosiasi Inggris dikabarkan akan berbasis di Downing Street.

7. Jerman Tak Akan Menyerahkan Warganya ke Inggris

Tidak ada kemungkinan untuk beberapa tersangka yang dibawa kembali ke Inggris jika mereka melarikan diri ke Jerman.

Konstitusi Jerman tidak akan mengizinkan warganya untuk diserahkan, kecuali jika mereka ke negara Uni Eropa lain.

Juru bicara Kementerian Kehakiman Federal Jerman, mengatakan kepada BBC News bahwa, "Pengecualian ini tidak berlaku lagi setelah Inggris meninggalkan Uni Eropa".

Belum ada keterangan mengenai apakah pembatasan yang sama akan berlaku untuk negara lain.

UK Home Office mengatakan bahwa European Arrest Warrant akan terus berlaku selama masa transisi. (Itu berarti Jerman akan dapat menyerahkan warga non-Jerman).

Namun, ia menambahkan bahwa jika undang-undang suatu negara mencegah penyerahan ke Inggris, hal itu "diharapkan akan mengambil alih persidangan atau hukuman dari orang yang bersangkutan".