Masalah lingkungan merupakan salah satu masalah lingkungan bagi Negara. Jika menelisik kembali bahwa pemerintah Indonesia dimulai dengan menghadiri konferensi lingkungan Hidup (Conference of the Living Environment) yang diadakan di Stockholm pada tahun 1972. Bentuk nyata perhatian serius ketika itu, dalam hal ini yang harus menjadi perhatian serius dari pemerintah Indonesia untuk memperhatikan masalah-masalah lingkungan dalam pembangunan nasional dan menekankan bahwa eksploitasi sumber daya alam harus dilaksanakan dengan kebijasanaan yang komprehensif dengan mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang.
Hal yang harus dipahami bahwa disetiap rancangan kebijakan yang ditetapkan Negara tentunya bukan hanya memperlihatkan munculnya kesadaran pihak birokrasi mengenai berbagai dampak negative dari pembangunan ekonomi, tetapi juga meningkatkannya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan.
Jika dilihat pada tahun 70an-80an, dimana kegiatan pengelolaan lingkungan ditekankan pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu dan masalah lingkungan. Dengan meletakan landasan dan unsur penting dan starategis bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup dengan peraturan, system informasi, skill dan keahlian di bidang lingkungan dan jaringan pendukung bagi organisasi lingkungan.
Ketika itu, pemerintah menindaklanjuti komitmen terhadap perlindungan lingkungan dengan mengeluarkan Undang-undang tentang pengelolaan lingkungan pada tahun 1982. Undang-undang ini menjadi pedoman pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Indonesia dan sekaligus sebagai batu loncatan bagi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. UU pengelolaan lingkungan Nomor 4 Tahun 1982 memberikan dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup.
Masalah-masalah yang dihadapkan saat ini, dimana pembangunan sector primer (pertanian dan pertambangan) dan sector sekunder (industry) di Indonesia tidak hanya membawa implikasi sosial ekonomi tetapi implikasi terhadap lingkungan hidup baik positif maupun negative. Sebagai negara yang baru tumbuh dan berkembang tentunya pertumbuhan ekonomi cepat bisa membawa implikasi yang serius terhadap lingkungan. Dengan demikian, penanganan yang dilakukan harus menjadi bagian yang harus ditangani secara serius.
 |
| @copyright:images.google.com |
Hal yang harus dipahami bahwa disetiap rancangan kebijakan yang ditetapkan Negara tentunya bukan hanya memperlihatkan munculnya kesadaran pihak birokrasi mengenai berbagai dampak negative dari pembangunan ekonomi, tetapi juga meningkatkannya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan.
Jika dilihat pada tahun 70an-80an, dimana kegiatan pengelolaan lingkungan ditekankan pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang isu dan masalah lingkungan. Dengan meletakan landasan dan unsur penting dan starategis bagi pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal ini mencakup dengan peraturan, system informasi, skill dan keahlian di bidang lingkungan dan jaringan pendukung bagi organisasi lingkungan.
Ketika itu, pemerintah menindaklanjuti komitmen terhadap perlindungan lingkungan dengan mengeluarkan Undang-undang tentang pengelolaan lingkungan pada tahun 1982. Undang-undang ini menjadi pedoman pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan di Indonesia dan sekaligus sebagai batu loncatan bagi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. UU pengelolaan lingkungan Nomor 4 Tahun 1982 memberikan dasar bagi pengelolaan lingkungan hidup.
Masalah-masalah yang dihadapkan saat ini, dimana pembangunan sector primer (pertanian dan pertambangan) dan sector sekunder (industry) di Indonesia tidak hanya membawa implikasi sosial ekonomi tetapi implikasi terhadap lingkungan hidup baik positif maupun negative. Sebagai negara yang baru tumbuh dan berkembang tentunya pertumbuhan ekonomi cepat bisa membawa implikasi yang serius terhadap lingkungan. Dengan demikian, penanganan yang dilakukan harus menjadi bagian yang harus ditangani secara serius.
0 comments