Kebijakan politik pemerintahan dalam mengakomodasi kepentingan pada sector informal merupakan esensi terhadap permasalahan sector informal dalam aspek politik. Akan tetapi, pada kaum informal dapat menjadi pandangan secara politis sangatlah apatis.
Mungkinkah demikian, ketika posisi marjinal dalam struktur politik (Didik J. Rachbini), menyebabkan kesadaran dan partisipasi politik kaum yang belum memahami demokrasi. Maka, pemahaman yang baik terhadap demokrasi dalam disampaikan dengan berbagai kebutuhan yang sudah saat ini.
Dengan begitu, pembangunan politik secara teknokratik dapat menempatkan kaum informal lebih sebagai objek ketimbang partisipan. Posisi mereka yang tersubordinasi dan resesif dapat menyebabkan mereka lebih mudah menjadi objek eksploitasi politik berbagai kelompok kepentingan.
Maka, lewat proses mediasi politik, kaum informal dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya pendukung ekonomi pada sector formal. Misalnya, tenaga kerja, konsumen tenaga pemasar produk barang dan jasa yang dihasilkan para pengusaha. Tetapi, hal yang menarik ketika dapat menunjang sector ekonomi menengah menjadi bagian dari pandangan terhadap perkembangan ekonomi kedepannya.
Baca Juga : Bagaimana Memahami Putaran Politik Di Masyarakat
Sementara, proses politik yang terjadi disektor ini lalu menjadi suatu pergumulan eksistensial kaum miskin perkotaan menghadapi gelombang besar proses margninalisasi ekonomi terhadap berbagai persoalan. Berbeda jika lemahnya partisipasi politik kaum informal ini bukan hanya karena keawaman dan ketidaktahuan mereka dalam menyalurkan kepentingannya.
0 comments