Kebijakan Asas Tunggal Pada Ideologi Pancasila

Berbagai kebijakan pemerintahan yang diartikan pada pemangkasan fungsi partai untuk melakukan sosialisasi, pendidikan rekruitmen, serta komunikasi politik. Yang dalam hal ini, berbagai keberadaan partai politik serta keterkaitan terhadap pandangan politik pada masa orde baru, dimana partai seperti Golkar masuk pada penghias Demokrasi yang dijalankan.

Kebijakan perkerdilan peran partai terlihat pada suatu kebijakan untuk menyatukan ideologi partai menjadi pancasila yang dikenal dengan kebijakan asas tunggal. Dengan demikian, dalam hal ini partai tidak memiliki identitas ideologi yang menjadi dasar dan spirit perjuangan partai.

Dengan demikian, berbagai kebijakan terhadap sistem sosial serta identitas ideologi yang menjadi dasar spirit tersebut dikondisikan berbagai para ahli, seperti E. William Liddle mengatakan bahwa pemilu-pemilu  Orde Baru telah menempatkan Golkar sebagai Single Majority berkaitan dengan kondisi pemerintahan Orde Baru sebagai pelaku control.

Baca Juga : Ideologi : Suatu Pemahaman Sempit Terhadap Aktivitas Sehari-Hari

Pengelolaan politik yang hebat, dan pencapaian keberhasilan ekonomi ketika itu, berdampak pada sistem politik yang memang membuat relatif kebal terhadap tuntutan perubahan. Yang dalam hal ini, pemutusan hubungan antara partai dengan masyarakat dalam kerangka pemilu dilakukan pula melalui sistem pemilu sendiri dengan menggunakan sistem proporsial berbasiskan daftar nama.