Negara Memiliki Status Menentukan Warga Negara

Suatu kebaikan yang dapat dikonstruksikan dengan berbagai hal terkait keadilan bagi kelompok manusia yang telah mengalami opresi sosial. Ngamben dalam hal ini menjelaskan bahwa Negara mempunyai wewenang tertinggi dalam menentukan status seseorang.

Hanya warga Negara yang hak kemanusiaannya dilindungi oleh Negara. Jika memang begitu, definisi atau diskursus tentang kemanusiaan sangatlah rapuh dan terbatas hingga tidak ada kemanusiaan yang sesungguhnya.’

Dalam setiap kasus persoalan terkait seorang non-warga Negara telah terluka atau mengalami marjinalisasi sebetulnya dia dianggap “layak” untuk dieksekusi karena individu tersebut bukanlah seorang manusia yang cukup qualifield untuk dilindungi oleh aparatus Negara.

Kemanusiaan yang memiliki nilai ukur berdasarkan legalitas kewarganegaraan  (legal citizenship) yang termuat dalam dokumen seperti paspor, tetapi bukan pada makna kemanusiaan itu sendiri. 

Maka, dalam hal ini dengan berbagai kegunaan yang telah disampaikan tentunya paling ekstrim dapat dilihat melalui proses eksklusi terhadap kelompok sosial yang dianggap sebagai subordinat dan non-warga  negara.

Seperti yang telah diketahui bahwa yang dianggap sebagai subordinat dan berbagai persoalan terkait dengan ras kulit hitam tentunya sedang melarikan diri untuk mengungsi dari bahaya. Melalui cara dengan hal tersebut maka, berbagai persoalan terkait dengan genosida, serta hak kewarganegaraan mereka dicabut dan martabat mereka tidaklah berbeda dengan bare life, yaitu makhluk hidup yang berbeda lainnya terlantar di tengah alam.

Mungkin akan sedikit lumrah dengan konsep HAM hingga menerimanya secara taken-for-granted. Kita hidup dengan adanya nilai norma kemanusiaan, akan tetapi mengetahui sejarah sebelum terbentuknya konsep HAM, yaitu untuk menelusuri “arkeologi pengetahuan” dibalik persoalan yang lain secara kritis.

Dengan mengentahui berbagai kepentingan yang memang memiliki persoalan terkait dengan di claim sebagai ide kemanusiaan.