Aktivitas Politik : Partai Politik Perketat Di Pedesaan

Struktur partai yang kuat dapat diketahui dengan adanya masa Orde Baru, yang hampir 32 tahun dibekali otoritas khusus untuk campur tangan dalam urusan politik. Badan koordinasi khusus ditigkat nasional yang berbasis di markas tentara yang di dirikan untuk memanajemenkan politik tersebut.

Ada kalanya yang diketahui bahwa berbagai persoalan politik masa di ikuti dengan kepentingan partai, terutama pada masyarakat pedesaan. Yang tergabung dalam hal ini, dapat diketahui mengenai sistem politik yang mengarah pada persoalan masyarakat tani, masyarakat adat hingga saat ini masih di naungi oleh partai demokrasi Perjuangan.

Berbagai pengalaman politik, serta berbagai hal terkait dengan sistem politik dan aktivitasnya, memang mampu menyaingi berbagai struktur politik yang ditambah hadirnya Parta Demokrat di kancah politik Indonesia, dengan dukungan mereka terhadap adanya Partai Persatuan Pembangunan yang lebih pada ideologi Islam.

Dari hal ini, berbagai partai yang telah diizinkan untuk membuka cabangnya diberbagai tingkatan kabupaten, dan kota-kota besar, hal ini tentunya untuk melihat berbagai potensi politik serta kepentingan politik pada masyarakat pedesaan dan perkotaan, dengan demikian berbagai hal terkait dengan aktivitas politik masih diperkenankan adanya di kota-kota besar.

Jika untuk memahami berbagai masing-masing partai yang melekat dengan aspek pembangunan akan mengarah pada sistem pengelolaan, dan ekonomi politik yang menjadi acuan terhadap berbagain sistem pembangunan di masyarakat.

Seringkali hal ini menjadi pemicu terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya, seringkali menjadi dasar dari sistem peryederhanaan. Ketika Golkar belum secara resmi untuk menjadi partai ketiga yang di izinkan untuk mengikuti pemilu. Kenapa ? dengan berbagai persoalan mereka terkait dengan Orde Baru, menjadi masalah terhadap berbagai potensi di masyarakat yang melibatkan militer dari hal ini untuk beraktivitas secara politik di pedesaan.

Tentu saja, dalam hal ini partai yang terlibat diizinkan menjadi kendaraan untuk mengembalikan politik mobilisasi. Seluruh, kampanye ayng diawasi dengan ketat dengan masing-masing partai yang diperbolehkan mengadakan massa dengan kebijakan yang mengambang belum memahami peran massa yang benar dibatasi hanya untuk mencoblos saja.

Persoalan yang memang masih menjadi salah ketika strategi politik PDI masih belum mampu menyaingi Golkar, termasuk PPP. Dengan demikian, berbagai persoalan terkait dengan partai Demokrat dengan kader yang diperkuat dengan aspek politik mereka, tentunya akan mengarah pada sistem kepercayaan yang memang bisa dianggap sebagai penyelamat untuk menandinginya.

Karena, dengan dukungan uang yang sangat banyak itu di pedesaa tentunya menjadi peran mereka terhadap aktivitas politik yang hingga kini masih terselenggara dengan adanya sistem politik yang mereka bangun, hingga peristiwa mengerikan terjadi. 

Pada saat itu juga, koalisi antar partai terjadi, pada masa periode SBY dengan partai pengusungnya, mengizinkan Golkar naik di Mahkamah Konstitusi, sebagai pemahaman dari sistem hukum di Indonesia, tetapi hal ini tidak luput dari skandal yang terjadi dari peristiwa Akil Moktar mengenai insiden yang terjadi ketika itu di Ibukota Jakarta.