Apa yang bisa disampaikan, dengan berbagai pandangan perjuangan mereka terhadap masyarakat adat, serta potensi konflik yang mereka terapkan pada setiap fraksi. Posisi partai PDI Perjuangan dengan adanya kendaraan politik yang meletakkan berbagai perubahan mengenai konflik agaria dan hak masyarakat adat Batak, Dayak di Kalimantan Barat secara khusus, dan Kalimantan secara umum sebagai jantung borneo, dan adanya dukungan Negara maju dalam proyek-proyek itu.
Apa yang bisa disampaikan ketika, kerja-kerja mengenai hak masyarakat adat untuk mengundang simpati masyarakat adat yang hendaknya dipahami dengan aspek kemanusiaan, terutama yang diprakasai oleh orang-orang Batak di DKI Jakarta, dengan pemenuhan berbagai persolaan investasi terutama tidak sesuai dengan dukungan kerja mereka.
Konflik apa yang diterapkan mereka terhadap berbagai persoalan itu, ketika berbagai hal terkait dengan aspek kemanusiaan menjadi nilai jual bagi panyandang dana? dapat diketahui ketika kerja mereka, terhadap aspek kemanusiaan menjadi ruang lingkup terhadap kinerja mereka, terhadap permainan stategi untuk pemenuhan hak masyarakat adat.
Pada dasarnya, jika mereka dapat mengakses sumber ekonomi politik yang diajukan oleh pemerintah, dan tidak adanya urbanisasi besar-besaran serta mau bekerja di ladang, dan di sawah tetapi dimulai dari masing-masing kelompok terhadap pemenuhan hak mereka, maka aksi yang begitu tajam, dengan menuduh berbagai pelanggaran maka, konflik seperti apa yang hendaknya di tiadakan.
Hasil dari Prolegnas 2020 ini, sampai akhir tahun tuntas. Kalau tidak bisa molor sampai tahun depan, pembahasan dengan kementerian akan alot," kata dia. Hasil itu, dapat disampaikan mengenai apa yang menjadi masalah adalah untuk mengatakan, terkait UU Masyarakat Adat ini, pembahasannya sudah masuk di akhir periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Namun pembahasannya tidak berlanjut karena panitia kerja (panja) di DPR saat itu tak menyelesaikannya. Saat masuk ke pemerintahan Jokowi, kata dia, saat itu DPR mulai membahasnya secara serius tetapi pengusulnya hanya Fraksi Partai Nasdem saja. "Kami menyikapi dari berbagai daerah bahwa aroma UU ini sangat diharapkan masyarakat sehingga Nasdem menyuarakan itu," kata dia.
Dengan demikian, kata dia, tidak hanya pemerintah, lobi juga perlu dilakukan kepada DPR. Sebab, sejauh ini baru ada tiga fraksi pengusung disahkannya RUU tersebut. Mereka adalah Fraksi Nasdem, PDIP, serta PKB. Tantangan saat ini adalah adanya enam kementerian yang harus dilobi untuk meloloskan RUU tersebut.
Sementara, Enam kementerian itu adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Kementerian Hukum dan HAM. Pada Tanggal 5 kemarin, sudah ditetapkan RUU tentang masyarakat adat, dan telah ditetapkan masuk dalam prioritas prolegnas 2020.
0 comments