Kebijakan layanan public tentunya memerlukan sarana yang dapat dipergunakan oleh aparatur birokrasi Negara, sehingga untuk melancarkan pencapaian tujuan pelaksanaannya program dapat disertai berdasarkan keputusan politik dan peraturan perundangan.
Sarana demikian, guna mengatur peranan individu, dan pelaksanaan kebijakan public dinyatakan dalam pengetahuan, sikap, pandangan dan berbagai hal yang menyangkut tindakan masyarakat. Peranan dalam hal ini, tentunya menjalankan kebijakan yang memiliki sasaran kegiatan yang tentunya dipertimbangan berdasarkan pemanfaatan.
Dengan menjalankan kebijakan pelayanan public yang ditujukan pada masyarakat dan kelompok pelaku kepentingan sebagai penyelenggara. Ketika melaksanakan penyelenggara kebijakan public yang mencakup aspek multidimensional. Karena dalam hal ini, ada berbagai aspek seperti ekonomi, social, politik, dan budaya yang menjadi bagian dari tujuan pariwisata.
Tetapi, secara social hal ini diperkenalkan untuk menjaga dan melestarikan kekayaan social budaya masyarakat dan bangsa, sebagai sarana pendukung diplomasi dan pelaksanaan kebijakan lainnya yang berdasarkan layanan public khususnya bidang kepariwisataan.
0 comments