Pada masa Demokrasi terpimpin, dimana Kepala Negara sebelumnya memahami bagaimana liberal politik terjadi. Alasan yang diajukan sebelumnya adalah kebebasan yang ada telah berlebihan yang membuat konflik yang juga berlebihan dan belum membawa Negara kearah yang lebih baik.
Ketika itu, ketidakstabilan pemerintah disebabkan berbagai faktor yang besarnya kepada pemerintah baik dari masyarakat maupun dari kalangan elit. Jatuh bangunya telah membuat sistem politik Indonesia yang tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk berkembang.
Maka, dari itu dengan mengambil alih sebuah kepemimpinan dan mengomando diberbagai seluruh sendi politik, ekonomi serta sosial masyarakat, dalam sebuah kerangka sistem. Dengan hal ini, menempatkan diri sebagai puncak dari konversi yang menentukan arah kebijaksanaan sistem (output).
Berbagai input menjadi bagian dari kebijakan sistem politik dengan tidak memperkenankan berbeda dengan arah kebijaksanaan. Perubahan yang ingin dipahami dalam hal ini adalah untuk mengelola dinamika sistem agar memiliki tingkat stabilitas yang cukup untuk mengembangkan sistem politik. Dengan ketiadaan ruang kebebasan bagi public untuk berwacana dan melibatkan diri dalam politik.
Karena, dalam sebuah pandangan bahwa masyarakat tidak lagi memiliki media untuk mengekspresikan keinginannya karena dalam bentuk partisipasi politik untuk masyarakat, pemilihan umum, dan kampanye. Salah satu keterlibatan massa dalam polirik adalah kegiatan yang bersifat seremonial dan simbolik yang dikembangkan oleh Kepala Negara sebelumnya.
0 comments