Darah Daya : Aspek Drama Kesehatan Pada Masyarakat PDI Perjuangan & Golkar

Hasil kerja yang memang menjadi perhatian bersama terkait dengan sistem partai politik, dan mandiri  yang mengarah pada sistem kesehatan masyarakat, untuk diketahui bahwa hubungan kesehatan di masyarakat, untuk diketahui dengan hubungan serta dinamika budaya mereka terhadap suatui kesehatan.

Ketika mendasari persoalan kesehatan yang menjadi penting untuk kesembuhan di masyarakat, bukan untuk merusaknya dalam hal ini berbagai keputusan di public secara detail telah menjadi penting bahwa prilaku masyarakat yang mengaku secara budaya Jawa atau Batak Silaban, Marpaung, serta suku Batak lainnya dalam hal ini untuk tidak dipentingkan dan diperhitungkan di masyarakat secara berlebihan, berbagai kondisi kesehatan sosial di masyarakat, serta kesehatan medis.

Aspek kesehatan yang benar, memiliki kriteria untuk taat terhadap kebijakan yang disampaikan. Hal ini, tentunya penting bagi mereka yang berada di Pontianak,  Kalimantan Barat. Dari hasil evaluasi kerja yang memang menjadi masalah terhadap persoalan saat ini, kiranya lebih ditegaskan kembali.

Dalam hal ini, agar kesadaran diri manusia serta prilaku mereka di masyarakat terhadap praktek kesehatan untuk bisa di displinkan dengan baik, tanpa harus membuat keributan di masyarakat, dan dilayanan public.

Telah jelas untuk saat ini, bahwa mereka tidak akan menjadi peran penting di masyarakat, dengan kondisi mereka saat ini. Hasil dari jatah politik merupakan sesuatu yang jelas selama 10 tahun bekerja, dan hal ini menjadi catatan bagi dunia kesehatan. Di Indonesia, dan diberbagai Negara lainnya.

Masyarakat Daya, mestinya sudah memahami berbagai persoalan mereka ketika memimpin, akses ekonomi politik yang mereka terima serta berbagai hal terkait dengan prilaku masyarakat serta kebijakan yang dibuat. Sebagai perusak dengan didampingi suku Batak Silaban, bukan untuk memperbaikinya, selama dua periode, pada 2007 pemerintahan Gubernur Cornelis, MH.  

Kini dalam hal ini, Golkar menjadi penanggung jawab atas persoalan di Kalimantan Barat, dengan memenangkan Gubernur Sutarmidji, SH, MHum. Sebagai kebijakan yang dibuat berdasarkan sistem tatanan politik dan kebutuhan di masyarakat Desa.