Dikutip melalui berita terkini, bahwa Kampanye tanda pagar (tagar) #2019gantipresiden berpotensi menyulut konflik horizontal di masyarakat. Elite politik harus turun tangan memberikan teladan bagaimana berkompetisi secara sehat di alam demokrasi.
#2019gantipresiden di mata hukum Indonesia yang berada di ruang abu-abu. Tidak ada argumentasi yang 'clear' apakah tagar itu dapat dikategorikan sebagai upaya makar yang dilarang, atau sebatas kebebasan berekspresi. Mereka bilang, kami tidak memakzulkan.
Kami cuma bilang 2019 ganti presiden, bukan saat ini. Artinya, kampanye tagar ini memanfaatkan situasi ambiguitas hukum. Berdasarkan persoalan Politik dalam Negeri, maka akan tampak dengan politik Amerika Serikat terkait memakzulkan.
Jika diketahui bahwa, kita bisa menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik, tanpa adanya konflik horizontal di masyarakat, serta berbagai persoalan politik di masyarakat yang saat ini berada. Dengan kata lain, berbagai persoalan konflik yang berlangsung akan diketahui berdasarkan sistem dinamika budaya masyarakat dalam mematangkan demokrasi.
Berbagai upaya Negara, dalam melangsungkan peran serta demokrasi saat ini merupakan bagian dari peluang dari sistem sosial masyarakat yang kerabkali menjadi persoalan dari dinamika yang berlangsung.
Dalam hal ini, obyektifitas terhadap kampanye tagar #2019gantipresiden faktanya dibumbui kalimat dengan unsur provokasi, rentan ujaran kebencian dan hasutan.
0 comments