Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie dijadwalkan mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Selasa (21/3) sore, di Istana Negara. Akan hadir pula dalam ratas tersebut sekitar 23 menteri dan pimpinan lembaga negara setara menteri yang diundang termasuk staf khusus presiden.
Dalam
kesempatan itu, Gubernur Irianto Lambrie akan menyampaikan paparan terkait
dengan evaluasi proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi
Kaltara agar bisa dimasukan juga dalam proyek strategis nasional.
Termasuk
melaporkan realisasi program-program nasional yang ada di Kaltara, seperti
pelaksanaan KIS (Kartu Indonesia Sehat), Kartu Indonesia Pintar, serta proyek
nasional lainnya.
Program
prioritas yang akan dusulkan, kata Irianto, di antaranya pembangunan Kawasan
Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning - Mangkupadi, Bulungan
yang masuk dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kemudian progres pembangunan
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peso yang tahap pertama akan dibangun
dengan kapasitas 900 Megawatt dan diproyeksikan menjadi sumber energi untuk
KIPI dan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor.
"Kita
juga akan sampaikan kepada beliau (presiden), mengenai persoalan-persoalan dan
program di perbatasan yang memerlukan kebijakan dan perhatian khusus dari
pemerintah," kata Irianto saat memimpin rapat dengan sejumlah stafnya di
ruang rapat Swis-belhotel Tarakan, Jumat (17/03) malam.
Banyak
program di perbatasan yang meski sudah dijalankan belum tuntas seratus persen.
Seperti salah satunya pembangunan rumah sakit pratama. Bangunan rumah sakit
sudah dibangun, namun hingga sekarang sumber daya manusia (SDM) berupa dokter
dan tenaga kesehatan lainnya belum ada. Tak hanya itu, peralatan medis juga
belum tersedia.
Begitu
juga dengan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Masih banyak yang
belum tuntas. Sementara, usulan kita
untuk mendirikan APMS (agen penjualan minyak dan solar) sudah disetujui di
Krayan. Namun masih ada beberapa lokasi lain yang belum, dan baru direncanakan
didirikan tahun ini. Hal tersebut akan kita sampaikan juga agar segera
terealisasi," kata Irianto lagi.
Program
di perbatasan lain yang akan disampaikan, adalah pembentukan Toko Indonesia.
Program pemberiaan subsidi ini, bertujuan agar harga-harga kebutuhan pokok di
wilayah perbatasan tidak terlampau tinggi. Bahkan diharapkan bisa sama dengan
harga di ibukota kabupaten.
Kemudian
usulan pembentukan beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kaltara juga akan
disampaikan dalam Rapat Terbatas tersebut. Kemudian beberapa hal lain, seperti
pendidikan, pemenuhan infrastruktur. Termasuk juga mengenai keamanan di wilayah
perbatasan dengan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
"Soal
pendidikan, akan kita sampaikan mengenai pembangunan sekolah berasrama atau
boarding school di perbatasan. Kemudian dalam keamanan, terkait progres
kesiapan rencana penempatan TNI di perbatasan dan PLBN," imbuhnya.
0 comments