MRPD Pancasila : Konflik Ideologi

Pada mulanya persoalan mengenai izin gereja merupakan hasil dari hasil kerja gubernur yang ditepatkan pada masa kepemimpinan tahun 2006 dan selanjutnya, selama 10 tahun kerja. Apa yang dihasilkan dalam sebuah kerja, tentunya hasil pada masyarakat yang menerapkan sistem politik yang di pahami dengan sistem kesukuan.

Bagaimana dengan keterlibatan masyarakat yang diketahui memiliki agama dengan sistem yang dibuat berdasarkan kepentingan politiknya. Dimulai dari ketiadaan organisasi, hingga mencapai sistem pengetahuan yang melibatkan guru dan para pastor terlibat dari praktik politik di bangun.

Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa berbagai persoalan kualitas pengajaran hingga, program yang disampaikan tentunya tidak sesuai dengan hasil diterima. Orang Tionghoa dilambatkan persekolahannya, hanya karena pada tingkat politik PDI Perjuangan, sedangkan Partai Demokrat menjadi wakil pada pemilihan Gubernur tentunya berdampak pada sistem sosial politik yang diketahui tidak berhak untuk melakukan perubahan, terutama di lingkungan masyarakat Tionghoa.

Apa yang membuat keterlibatan masyarakat suku, terutama Dayak, Melayu dan Batak dalam hal ini bersekongkol dengan kepala daerah dan gereja untuk menghimpun data dan melalui tindakan sosial budaya berdasarkan filsafat agama. Berbagai praktik yang dilakukan tentunya tidak seimbang dengan sistem ekonomi politik, padahal mereka hanya menghasilkan persoalan dari uang rakyat.

Keterlibatan suku ini, telah menjadi daya tarik tersendiri terhadap pilkada yang telah berlangsung, terutama hingga konflik yang berada pada masyarakat suku melayu, untuk menaiki Golkar dengan kekerasan yang dibuat berdasarkan sistem politik yang dimenangkan hingga saat ini. Selanjutnya, ideology Pancasila muncul ketika peresmian yang telah di bangun dengan hasil yang diperoleh 2016an oelh pastor paroki John Rustam.

Ketika, diketahui bahwa berbagai persoalan sistem yang dibuat berdasarkan agama, untuk dapat dipahami dengan  hindangan pendekatan menjadi salah satu acuan mereka untuk bisa dipahami praktik mereka terhadap persoalan politik yang digerakkan.

Hal ini, dimulai dengan hubungan interaksi yang dibuat, hingga mencapai target politik yang dibuat, seperti wilayahnya saja. Itulah orang Batak dan Daya ketika berada sistem politik di masyarakat, bagaimana ekonomi yang bisa mereka perbuat ? Dapat mengetahui bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lebih baik, dalam berpolitik karena bukan itu saja pekerjaannya.

Ketika, dipahami bahwa sistem politik yang dibangun, tentunya memang merusak berbagai citra diaspek pendidikan dan kesehatan yang mereka perbuat, siapa yang terlibat dalam hal ini dan siapa yang harus bertanggung jawab dari persoalan ini.

Dengan penuh kesadaran yang dibuat berbagai istilah yang mereka perbuat dengan profesi yang mereka emban, tentunya tidak berdampak pada kemanusiaan, dan bantuan sosial diberbagai bidang, akan sedikit berbeda untuk evaluasi yang bisa disampaikan hingga saat ini. 

Berbagai persoalan terkait dengan sistem pendidikan, tentunya mereka yang terlibat juga orang Tionghoa, dengan membuat kampus yang memang memiliki standar kesehatan lokal.