Partai Politik Di Malaysia, Covid19

Malaysia, Internasional partai yang dibentuk ketika berdasarkan hasil yang diperoleh selama Covid19, pada tahun 2020 hingga 2021 ini, Pemerintahan Malaysia, yang kini di koalisi oleh partai politik terbesar di Malaysia menyatakan mendukung pemerintahan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Hal itu melonggarkan tekanan politik yang membebaninya.

Di tengah krisis ekonomi dan meningkatnya jumlah kasus infeksi virus corona, Muhyiddin di minta mundur setelah gagal memberlakukan darurat nasional. Walaupun, partainya mayoritas di parlemen tapi relah mereka di koalisi meminta posisi yang lebih berkuasa.

Desakan untuk mundur muncul setelah gagal memberlakukan darurat Nasional, Muhyiddin diminta muncul setelah gagal memberlakukan darurat Nasional. Meskipun diketahui bahwa partainya di Parlemen tapi rekan mereka di koalisi meminta posisi yang lebih berkuasa.

Partai politik untuk mundur muncul setelah Sultan Malaysia menolak proposalnya untuk memberlakukan darurat Nasional. Kritikus menuduhnya menggunakan pandemi untuk menangguhkan kekuasaan Parlemen.

Partai organisasi Nasional Melayu bersatu (UMNO) yang pada awal bulan ini mengancamkan akan menarik dukungan pada Muhyiddin dan mengatakan akan kembali mendukungnya, Sebab sudah saatnya partai politik melakukan rekonsiliasi Nasional untuk memastikan stabilitas politik dan fokus pada Covid19.

Pemimpin partai oposisi Anwar Ibrahim. Mereka menolak proposal mantan perdana menteri itu dan partai berkuasa Najib Razak. Pada bulan lalu, Anwar mendeklarasikan ia mendapat dukungan dari mayoritas anggota parlemen untuk menjadi membentuk pemerintah baru. Hal ini memicu krisis politik di Malaysia.

Tiga orang sumber mengatakan dalam rapat koalisi Barisan Nasional yang diketuai UMNO pada Senin (26/10) lalu. Najib mengajak anggota parlemen di koalisi itu untuk mendukung Anwar.   Dukungan Najib ini menjadi perubahan haluan yang sangat besar. Anwar salah satu tokoh kunci dalam koalisi yang mengalahkan Najib dalam pemilihan 2018 lalu.

Muhyiddin mempertahankan hubungan dengan UMNO yang mendukungnya dalam mengamankan jabatan perdana menteri bulan Maret lalu setelah krisis politik yang menyebabkan pemerintah Mahathir Mohammad ambruk.

Pemimpin-pemimpin UMNO yang telah berkuasa di Malaysia selama 60 tahun hingga pemilihan 2018 lalu menolak menjadi pemain kedua di partai Muhyiddin. Sejumlah pemimpin UMNO dituduh melakukan korupsi termasuk Najib berusaha membangkitkan kembali kejayaan politik partai itu.