Mungkin, Revolusi Gagal Mental Kaum Suku

Selama pemerintahan Presiden Jokowi hingga saat ini, dengan berbagai pengetahuan yang dimiliki untuk menyaingi berbagai aspek terhadap pengetahuan seperti kesehatan dan pendidikan, tentunya menuai berbagai hal terkait identitas kesukuan dan keagamaan yang mereka terapkan pada selama 2011 yang lalu hingga saat ini.

Bisa diketahui bahwa berbagai potensi di siagakan oleh berbagai pakar pendidikan terhadap pembangunan manusia. Dengan berbagai kerakusan yang dipimpin oleh berbagai hasil pajak yang diterima, serta mobilisasi massa yang menuaikan berbagai kerishuan di Kalimantan Darat, tepatnya lagi di wilayah kerja Partai Demokrat dan Golkar.

Berbagai hal terkait tersebut, dengan persoalan terkait dengan kebijakan yang dibuat hendaknya memiliki potensi terhadap persoalan dinamika budaya dan agama yang melekat pada masing-masing suku mereka sebagai alat dalam suatu kebudayaan.

Berbagai potensi yang diterima oleh suku Dayak atau orang yang dalam hal ini dapat diketahui dengan baik, bahwa pendukungnya dengan berbagai elemen masyarakat, pendidikan mereka datang untuk berpartisipasi sebagai istilah dalam pengajaran diberbagai sekolah.

Jauh dari tanah toba itu, perubahan yang dibuat oleh mereka, dapat diketahui pekerjaannya ketika berada di Ibukota Jakarta, berteriak dengan persoalan kebijakan, hasil investasi, serta persoalan hak masyarakat adat yang memang memiliki potensi untuk termarjinalkan.

Berbagai konflik akan berdampak pada daerah, yang dibuat dengan konflik massa serta pendukungnya, hal ini memang membuat keributan dengan identitas mereka terhadap berbagai hal terkait alat produksi mereka.

Bagaimana mereka bertahan diberbagai wilayah, tentunya dengan beramai-ramai atau beriringan dengan aspek dinamika budaya mereka, serta asset yang mereka miliki dengan berbagai hal, kemudian menciptakan konflik yang hendaknya mereka perbuat dengan sistem politik yang diterapkan.

Artinya dalam hal ini politik gerakan bawah tanah, siapa yang tidak mengetahuinya. Dengan keterlibatan Golkar dan PDI Perjuangan dalam hal ini konflik tercipta diberbagai daerah, sementara pajak tetap menjadi andalan mereka untuk bisa hidup dengan aspek mereka miliki saat ini. Itulah sistem kesultanan yang mereka terapkan, sistem kerajaan yang dihasilkan dari keringat rakyat.

Sementara, untuk para Kapitalisme, Boss, dalam hal ini pemilik perusahaan tentunya memahami aspek apa yang dipunyai mereka dalam mengakses berbagai hal terkait dengan teknologi, serta kebutuhan mereka yang layaknya menjadi pemicu untuk memperebutkan alat produksi mereka.

Negosiasi antar partai juga muncul diberbagai wilayah, hal ini memang berbagai kadernya memang memilih dan berpindah-pindah partai. Menciptakan sesuatu hal tersebut akan diterapkan dengan berbagai kondisi yang mereka tuangkan dengan berbagai karakteristik serta persoalan dari dinamika sosial mereka di masyarakat.

Persoalan politik memang selayaknya muncul ketika persoalan dari sistem tatanan politik yang hendaknya mereka rencakan diberbagai tempat, memang tidak akan mengetahuai apa yang sebenarnya rencana mereka terhadap aspek ekonomi politik yang diterapkan di berbagai lingkungan mereka.

Dengan kata lain, berbagai hal terkait dengan konflik, memang sewajarnya dapat dipahami dengan berbagai hal terkait dengan kebijakan yang mereka perbuat untuk mencapai suatu dialog terhadap aspek kesehatan dan pendidikan.

Sementara, dalam hal ini dengan catatan bahwa mereka memang membuat koalisi dengan berbagai tujuan terhadap perang yang mereka perbuat. Bagaimana dengan antar suku Jawa yang memang menerapkan berbagai hal terkait hal ini, tidak lepas dari persoalan mereka diberbagai Negara bagian, apa yang bisa disaingi dengan sistem yang minim sekali.

Bagaimana dengan kebutuhan pihak swasta dibidang kesehatan dan pendidikan memang berada pada persoalan yang sama, setidaknya yang memiliki kepentingan politik, serta berbagai pekerjaan dan proyek yang mesti di kerjakan, lebih baik diluar Negara sendiri ketimbang harus ada konflik kepentingan di dalamnnya.

Kerugian yang dicapai memang tidak sedikit sedangkan hal ini memang berada kondisi masyarakatnya, siapa yang bisa dipercaya dalam hal ini. Dari awal memang mereka yang dapat diberbagai wilayah selalu membuat keributan, dan faktanya demikian. Sepertinya konsep untuk memahami moral mesti diterapkan, dengan bidang yang diperoleh untuk tidak mengambil tempat itu.

Kebudayaan yang saling bertemu dengan berbagai sistem budaya yang diterapkan merupakan hasil dari yang dapat diketahui dengan baik sesuai dengan kebijakan dibuat.