Politik, Menteri Era Jokowi

Dinamika kepemimpinan yang memang tidak lepas dari persoalan konflik kepentingan dengan posisi yang dicapai berdasarkan aspek politik yang dibangun pada masyarakat Jawa. Yaitu dengan posisi dikenakan dengan dinamika budaya kerja pada masa pemerintahan saat ini.

Maka, dengan melepas status pemimpin perusahaan, baik di lakukan katanya menteri dari partai politik melepas jabatannya di partai. Pada masa era Presiden pak Jokowi,  harus memastikan setiap menterinya melepas semua jabatan, termasuk di perusahaan, yang meliputi jabatan seperti  CEO, presdir, harus dilepas semua.

Apa yang menjadi kekhawatiran dalam hal ini, tentunya mengarah pada dinamika politik, terutama aspek ekonomi politik yang ditegaskan dengan kebijakan yang dibuat berdasarkan aspek pimpinan yang berbeda saat ini. Terutama untuk nama-nama yang merupakan di suatu perusahaan. Dikhawatirkan terjadi konflik kepentingan.

Kalau ada pemimpin perusahaan yang menjadi menteri, orang akan bertanya-tanya dan bisa menimbulkan anggapan conflict of interest. Jangan sampai ada kepentingan perusahaan yang masuk dari program pemerintah.

Berbagai persoalan terkait dengan sistem perusahaan yang dibangun tentunya memiliki peran terhadap perubahan pada masa pemerintahnnya, hal ini tentunya terkait kepentingan swasta, Investor, dan lainnya dengan kriteria yang dibuat berdasarkan mekanisme yang dibuat dengan kepentingan Negara.

Kondisi bisnis yang mempengaruhi ekonomi politik suatu Negara, tentunya akan berdampak kinerja menteri yang menjalankan berbagai tugas yang dibuat berdasarkan aspek kepentingan dalam membangun Negara.