Sistem Integritas Publik : Habitus Moral dan Politik Inklusif

Integritas public diukur dari hasilnya, artinya institusi memperoleh legitimasi ketika memberi hasil dari perbaikan kualitas layanan public. Hasil dalam hal ini bisa dicapai bila mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program-program yang memperhitungkan kepentingan dan hak-hak public.

@copyright:images.google.com

Dalam hal ini dibutuhkan penguasaan prosedur, mekanisme organisasi dan hubungan kelembagaan (institutional knowledge) . Sering terjadi deficit (institutional knowledge), yang meliputi pemahaman prosedur–prosedur kerja, hubungan-hubungan kelembagaan pangaturan administrasi pada pejabat baru. Legitimasi mempertimbangkan dan hak-hak termaktub didalam prosedur-prosedur ketika pejabat public bertindak atas dasar mandat masyarakat. Pertimbangan yang harus dilakukan ketika mengubah system harus mempertimbangkan institutional knowledge.

Perubahan system mengadaikan memiliki visi yang jelas, terutama yang mengarahkan ke kepentingan bersama. Visi altruis seperti ini berkembang berkat kompetensi etis, unsure pokok budaya etis dalam pelayanan public. Desain system integritas public yang terdiri dari delapan point yang diusulkan oleh OECD (dalam public sector integrity. A framework for Assessment, Paris 2005, hal 80-83) membantu memberikan landasan untuk melakukan perubahan kearah budaya etika yang menopang integritas.

Sedangkan penguasaan kompetensi adalah suatu keterampilan, artinya hasil dari membiasakan/melatih diri mengambil keputusan yang memperhitungkan segitiga pertimbangan moral seperti telah disebut di bab1. Integritas adalah suatu bentuk habitus. Jika integritas pribadi merupakan habitus berarti ia terbentuk dari kebiasaan mengambil keputusan yang baik dengan memperhitungkan kebutuhan public. Habitus dalam hal ini dimengerti sebagai “hasil keterampilan yang menjadi tindakan praktis, meskipun tidak harus selalu disadari, dan diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu.