Dengan memahami etika publik memiliki keprihatinan dasar, yaitu mengupayakan modalitas atau sarana untuk membangun budaya etika organisasi. Salah satu bentuknya ialah pencegahan. Maka, untuk menjaga integritas publik perlu melakukan empat upaya pencegahan (OECD,2008): (i) mengidentifikasi risiko penyebab konflik kepentingan : (ii) membangun mekanisme akuntabilitas internal dan eksternal yang mudah diakses oleh pemeriksa publik. (iii) pendekatan manajemen yang menjamin bahwa pejabat public mengambil tanggung jawab public, tidak menimpakan ke pihak lain, bila ada pelanggaran etika public: (iv) Budaya etika organisasi agar tumbuh kepedulian untuk menolak atau menghindari setiap bentuk konflik kepentingan.
Hal yang diperlukan dalam mengatasi penyebab konflik kepentingan pada dasarnya terjadi ketika banyaknya kepentingan yang tak bending diluar dan didalam yang mempengaruhi dan menggangu kinerja dalam menunaikan tugas pelayanan public yang mengharuskan secara jelas situasi dan kegiatan macam apa yang tidak sesuai dengan fungsi public. Tugas dari OECD atau istilah yang munkin dikenal dalam hal ini, bahwa membantu mengindentifikasi beberapa situasi (tujuh) berbahaya yang bisa menyeret pejabat public terjebak di dalam konflik kepentingan.
Konflik kepentingan inilah, yang membuat setiap persoalan teruatam kebijakan yang dibuat terlanggar. Hal ini tak dapat dipungkiri ketika kebijakan ini berlangsung secara tidak baik. Rumus yang baik untuk memudahkan dalam identifikasi kemungkinan resiko konflik kepentingan menurut OECD, yaitu perlu membuat pernyataan pada awal jabatan, ketika masih memegang jabatan dan pada akhir jabatan.
0 comments