Jika dikenal dengan konsep Barat, dimana peran militer dipandang sebagai kelompok yang diorganisir, mempunyai disiplin organisasi yang baik dan teratur dan didayagunakan perannya. Keberadaan militer dibedakan dengan sipil. Tujuan pokok keberadaan militer suatu Negara diarahkan untuk bidang pertahanan saja, sedangkan bidang lain bidang yang yang tangani orang-orang sipil.
Ada cara pandang yang demikian, tanpa melihat latar belakang munculnya militer dalam panggung politik, tentu saja menghasilkan kesimpulan yang berdasarkan pada nilai dan norma Barat, dan akhir-akhir panggung politik Indonesia memberikan kesempatan kepada militer untuk berpolitik.
Campur tangan militer dalam politik tentunya memberikan pandangan bahwa seorang praetorian mencoba menunjukan kalau mereka adalah perwira yang bertanggung jawab dan berjiwa Nasional. Hal yang perlu diketahui ketika, peran mereka dalam mempertahankan konstitusi dan mempertahankan keteraturan politik. Jika dipahami bahwa militer praetorian modern yang memiliki wewenang dalam sistem politik sebuah Negara.
Baca Juga :
Menurut Perlmutter mengatakan bahwa berbagai kondisi yang mendukung terbentuknya pretorianisme yaitu kondisi sosial dan politik, dimana kondisi politik yang disusun sebagai pengalaman Negara-Negara dalam masyarakat yang berbeda dalam cara pandang. Dimana, ada yang beranggapan bahwa militer dalam politik belum bisa memberikan pembaharuan sosial.
0 comments