Sistem parlementer merupakan tanggung jawab yang terletak pada perdana menteri dan para menteri sebagai pelaksanaan tugas. Sementara simbolis ada pada kepala Negara, hal yang perlu diperhatikan ketika itu bahwa sistem parlementer ternyata belu dapat berjalan dengan apa yang diharapkan, meskipun yang diketahui bahwa sistem yang berhasil dengan adanya beberapa Negara di Asia.
Pemilihan umum juga sebagai tonggak demokrasi yang berhasil dilaksanakan pada tahun 1955 hingga sekarang ini. Meskipun demikian, hasil pemilihan umum ternyata tidak juga membawa stabilitas yang diharapkan. Proses konflik yang terjadi ketika ditandai dengan konflik antar pemilih. Kurang dewasanya koalisi yang tegabung juga dapat mempengaruhi.
Akibatnya program pembangunan tidak begitu maksimal, untuk mengatur demokrasi saat ini tentunya harus memberikan lebih maksimal terhadap pembangunan yang dibutuhkan. Dilain hal, ketidakstabilan politik akan semakin diperkuat dengan masalah regionalism. Misalnya pergolakan yang terjadi di daerah yang menyatakan ketidakpuasan terhadap kebijakan.
Baca Juga :
Ketika itu, yang menjadi persoalan bahwa demokrasi dapat melemahkan sistem politik, hal ini akan terlihat ketika gejolak yang terjadi antar pendukung. Dengan demikian, sistem pemilihan dalam proses ini harus dilihat kembali manfaatnya. Hal ini, untuk menjaga stabilitas Nasional, dan menjaga hal control suatu institusi, campur tangan ini tentunya akan diberikan secara mandate yang ditentukan.
0 comments