Dikutip melalui media yang meliput bahwa "Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati
mengatakan anggaran penyiapan proyek infrastruktur ibu kota baru di
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dialihkan untuk
penanggulangan pandemi Covid-19.
Kementerian PUPR memutuskan mengalihkan anggaran itu
karena mendesak adanya tambahan anggaran untuk penanggulangan Covid-19. “Sudah
diputuskan dilakukan shifting,” kata Sri Mulyani dalam diskusi dengan pemimpin
redaksi secara online, Kamis, 23 April 2020.
Menurut dia, selain anggaran dasar
infrastruktur dasar proyek ibu kota baru, Kementerian PUPR mengalihkan alokasi belanja modal ke biaya untuk
menyiapkan rumah sakit. Dari total anggaran belanja modal Kementerian PUPR yang
jumlahnya mencapai Rp 120 triliun, sebagian sudah dialihkan. “Salah satu proyek
adalah rumah sakit khusus Covid-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau,” ujar Sri
Mulyani.
Terkait dengan kebijakan Bappennas yang tetap melakukan
tender terkait perancangan ibu kota baru, Sri Mulyani menjelaskan alasannya.
Menurut dia, proyek tersebut sudah dilakukan sebelum wabah virus corona
Covid-19 melanda Indonesia. “Jadi proses pengadaan sudah berjalan terlebih
dulu,” katanya.
Sebelumnya, instruksi dan arahan Presiden Jokowi menegaskan, penggunaan APBN
2020 diprioritaskan untuk penanganan wabah virus corona Covid-19. Juru Bicara
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jadi Mahardi menyebutkan,
bahkan sangat memungkinkan pemerintah menunda proyek ibu kota negara sampai
situasi kondusif.
"Ke depan tidak menutup kemungkinan juga beberapa
proyek pembangunan, termasuk Ibu Kota Negara baru bisa ditunda sampai situasi
berjalan normal kembali,” ujarnya.
Jadi menyebutkan, arahan Presiden Jokowi sudah jelas bahwa
saat ini seluruh fokus pekerjaan adalah mencari cara untuk penanganan pandemi
Covid-19. "Penggunaan APBN pun sudah diatur dengan baik oleh Menteri Keuangan
untuk difokuskan pada penanganan Covid-19," kata dia.
Jodi menegaskan tidak ada
pembicaraan mengenai penggunaan anggaran pembangunan ibu kota baru yang tetap
berjalan di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, hal itu hanya akan menimbulkan
asumsi di masyarakat bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam
memprioritaskan anggaran.
Dalam rapat bersama Komisi V Dewan
Perwakilan Rakyat, Selasa lalu, Menteri PUPR
Basuki Hadimuljono menegaskan belum ada kegiatan pembangunan ibu kota baru
pada 2020. "Rasanya bapak ibu sendiri yang
menyetujui anggaran PUPR 2020, tidak ada satu pun kegiatan IKN di 2020,"
tutur Basuki.
0 comments