Demonstrasi Papua : Mengenai Kekerasan Yang Terjadi Pada Rakyat Papua

Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) akhirnya buka suara menanggapi kerusuhan di Papua yang telah berlangsung sejak pertengahan Agustus lalu.

Melalui pernyataan di situs resminya, Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet mengungkapkan kekhawatirannya terhadap peningkatan kekerasan yang terjadi di Provinsi Papua, terutama kematian sejumlah warga dan pasukan keamanan selama demonstrasi berlangsung.

"Ini adalah bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018 lalu dan kami telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia. Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia sebagai negara demokratis dan beragam," kata Bachelet pada Rabu (4/9). 

Selain itu, Bachelet juga mengapresiasi seruan yang dilontarkan Presiden Joko Widodo beserta sejumlah tokoh dan pejabat tinggi lain terkait rasisme dan diskriminasi terhadap warga Papua dan seruan untuk meredakan ketegangan.

Ia menganggap rasisme dan diskriminasi merupakan masalah "serius dan telah lama terjadi" di wilayah paling timur Indonesia itu. Mencoba menghubungi Kementerian Luar Negeri melalui plt juru bicara Teuku Faizasyah untuk meminta tanggapan terkait pernyataan PBB itu, namun belum mendapat respons.

Pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan sejumlah pelajar di sana pada pertengahan Agustus lalu disebut menjadi pemantik ketegangan di beberapa wilayah Papua. Unjuk rasa berujung rusuh beberapa kali terjadi di pulau paling timur Indonesia itu.