Budaya Korupsi, Kebijakaan Mengenai Penguasaan Hutan

Pada dasarnya, dengan adanya 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih, itu memunculkan korupsi kebijakan," kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi.

Sedanghkan, korupsi kebijakan, kata Mahfud, biasanya berupa lisensi penguasaan hutan, lisensi tambang, dan lisensi lainnya yang lebih merugikan masyarakat. 

Dalam hal ini, Korupsi kebijakan itu lebih berbahaya dari korupsi uang. Kalau uang bisa dihitung, tapi kalau kebijakan dalam bentuk lisensi penguasaan hutan, lisensi-lisensi penguasaan tambang yang sesudah saya periksa itu tumpang-tindih," kata dia. 

"Karena ada Undang-undang yang menyatakan, misalnya, seorang Bupati itu boleh memberi lisensi eksplorasi tambang. Persoalan pengizininan sudah selayaknya dipahami dengan berbagai lisensi kebijakan berdasarkan peraturan yang telah dibuat berdasarkan sistem politik yang berlangsung, ketika adanya biaya yang sebelumya diperlukan.

Berbagai keputusan dibuat berdasarkan sistem politik, maka setiap kepala daerah untuk bisa memahami berbagai persoalan perusahaan yang telah diperizinan tersebut. Kemudian memungkinkan sebagai money politic sehingga itu menunjukkan nanti akan ada aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah.

Bagi setiap pemeriksaan yang diketahui dengan sistem yang berlangsung dengan dinamika kebijakan yang dibuat untuk dipelajari dengan seksama.