Pada masa pemerintahan kota Pontianak pada tahun 2003 – 2013 pada masa itu lekat pada kepentingan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang berlanjut pada sistem energy pada masa Walikota Sutarmidji M.H. Perubahan tata kota, dimulai dari taman kota, pertanahan, kesehatan dan kegiatan aksi sosial terus berlangsung dengan adanya earth hour.
Pada masa itu, perlawanan bagi sejumlah parta politik seperti PDI Perjuangan telah di lakukan, dimulai dari upah para pekerja, hingga pendidikan di universitas Tanjung pura dikantong politik mereka, pendidikan, kesehatan, dan pedesaan.
Bagaimana mereka hidup
dengan akses kehidupan sosial politik mereka selama itu, hingga ke pedesaan, dan menggunakan pendidikan untuk mengontrol kekuasaan GKE Kalimantan dan sekolah Negeri Kota Pontianak 1990 - 2009, pedesaan kapuas hulu hingga membuat konflik sosial, hingga Rumah Tangga bong - kuh Orang Dayak - Batak disitu 2000 - 2008 (perkampungan rumah) moralitas dan etika.
Seringkali hal ini menjadi bagian dari menarik terhadap lawan
politik yang mereka buat, pada tahun itu
perubahan ekonomi sosial di lanjutkan dengan adanya pembangunan kota, mal,
gedung, rumah sakit, dan perhotelan.
Berbagai kepentingan partai politik tidak lepas dari kecurangan
mereka, dimulai dari konflik sosial, konflik individu, dan kepentingan politik
dan kelompok, hingga melalui perkampungan rumah. Jelas bagaimana mereka hidup
dengan seksualitas ekonomi mereka saat ini 2017 – 21 hingga teknologi dan
pengetahuan yang mereka saingi dan gunakan hingga saat ini.
Persoalan itu muncul dengan perdebatan yang melihat berbagai akses
kehidupan sosial budaya melekat pada adanya kepentingan politik, etnik,
terutama Tionghoa, yang berbeda pandangan terhadap sistem ekonomi Partai Persatuan
Pembangunan 1973.
Konflik sosial, dari kekerasan dibuat pada saat itu tentunya
didukung oleh partai Golkar, dan PDI Perjuangan Gubernur Cornelis 2008 – 2017.
Berlanjut dengan aspek kehidupan demokrasi di Kota Pontianak, dan Kalimantan
Barat ( Siregar ) RT 003.
Kepentingan para tokoh agama tidak lekat pada aspek pendidikan,
tenaga kerja, energy dan teknologi. Maka, berlanjut pada tahun 2011 politik
tubuh atau diketahui seksualitas menjadi senjata bagi mereka untuk hidup di
kota Pontianak suku atau raja versi kitab suci Sihombing – Siregar – Marpaung (
Jawa ), hingga menggunakan metode kesehatan dengan standar yang rendah Tionghoa
– Dayak - Jawa, dan membuat kelaparan di kota dan upah rendah.
Tidak malu dengan apa yang mereka sebut pada sistem politik, Tionghoa - Jawa - Dayak - Batak Pontianak yang hidup dimana - mana hingga mencapai berbagai akses kehidupan manusia terutama diketahui indeks
pembangunan manusia Kalbar paling buruk 2021.
0 comments