Politik Indonesia & NGO

Pada masa revolusi mental tepatnya pada tahun 2011 berlangsung dengan adanya perubahan arah kebijakan dan revolusi mental hingga di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini penting dalam melihat budaya kerja, dan arah kebijakan yang dibuat.

Pada tahun 2016 setelah masa 1 periode kepresidenan menang lagi, dengan adanya politik di Indonesia untuk masa revolusi industry, dalam hal ini untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di Indonesia.

Migrasi dan urbansiasi terjadi, misalnya urbanisasi terjadi pada tahun itu di wilayah Jakarta untuk bekerja. Hal ini menjadi aktivitas rutin yang terjadi padat penduduk di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan adanya migrasi berlangsung dengan adanya antar Negara, maka bagi imam katolik dan non yang hendak dikata dengan tidak bersyukur terjadi.

Ketika dipahami adanya konflik yang terjadi dengan adanya ketidaksenagan dalam suatu hubungan masyarakat dan budaya dalam suatu Negara. Maka, dipahami dengan adanya kebijakan suatu masa yang terletak pada pemikiran dan konflik terutama di Papua terjadi.

Hal ini mengingat adanya perubahan dasar dari budaya lokal, yang berasal dari kalangan kelas sosial biasa. Orang berubanisasi akan dipahami dengan adanya perbudakan, pemerasan, dan perubahan dinamika sosial, dan ekonomi di Indonesia.

Kepentingan masyarakat sipil atau NGO tentunya mengarah pada masyarakat bagian Timur di Papua. Jelas dengan adanya perubahan budaya dan lokal yang terjadi hingga saat ini. Di Jakarta, pada sidang Luhut Padjaitan dan Haris AZHAR (AKTIVIS KONTRAS) ketika hadir di persidangan telah dijelaskan bagaimana kepentingan masyarakat sipil dan NGO di bagian TIMUR PAPUA penting untuk diketahui.